Jihad & Terorism

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (“teroris”) layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme”, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Adapun makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.
Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam masa dua jam itu tak lain adalah kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh didaerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap “Simbol Amerika”. Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia[1]. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut.

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional[2]. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia[3], yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan Anti Terrorism, Crime and Security Act, December 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill[4].

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu diantaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear[5].” Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror[6]. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif[7], hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil[8]. Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali[9].

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind)[10]. Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se[11] , tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang[12].

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme[13].

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme[14], Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disamping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena[15]:

  1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan jaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
  2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
  3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
  4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [[(lex specialis derogat lex generalis)]]. Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis, harus memenuhi kriteria[16]:

  1. bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
  2. bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti[17]:

  1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
  2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap diluar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.
  3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain[18].

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)[19].

Sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia[20]. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat diantara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi[21]:

  1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
  2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa didalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror[22].

Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun[23]. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan dibanyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (arbitrary detention) pengingkaran terhadap prinsip free and fair trial. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat[24]. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan[25].

Satu Balasan ke Jihad & Terorism

  1. wong Fei Hung Muslimin mengatakan:

    ALAH KEBANYAKAN OMONG…!!! MAU MENGABURKAN SEJARAH….!!! WAKWKWKWK……

    HITLER PENGANUT KHATOLIK ROMA

    Hitler Penganut Katholik Roma

    Penandatanganan Reichskonkordat pada 20 July 1933.
    Dari kiri ke kanan: German Vice-Chancellor Franz von Papen,
    representing Germany, Giuseppe Pizzardo, Cardinal Pacelli,
    Alfredo Cardinal Ottaviani,
    Para Jesuit telah mempersiapkan Perang Dunia II secara rahasia dan Hitler adalah mesin perang yang dibentuk dan dibiayai oleh Vatikan untuk menaklukkan dunia demi KeKatolikan Roma. Hitler, Mussolini, dan Franco merupakan pahlawan bagi iman Katolik Roma. Mereka dirancang untuk hmenang dan menaklukkan dunia, dan membentuk kerajaan seribu tahun bagi Paus. Di belakang layar, para Jesuit mengatur Gestapo. Semuanya ini didokumentasikan dalam ‘The Secret History of The Jesuits’.

    Bacalah pernyataan pers dari diktator Spanyol, Franco, yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1945, yang merupakan hari kematian Hitler. Artikel itu mengatakan, ”Adolf Hitler, seorang anak Gereja Katolik, meninggal karena mempertahankan Kekristenan.” Kemudian lanjutnya, ”Diatas kematiannya tetap meninggalkan seorang figur dengan moral yang berkemenangan. Karena kemartirannya, Tuhan memberikan Hitler mahkota Kemenangan.”

    Hitler sendiri menyatakan, ”Saya belajar banyak dari Ordo Jesuit. Sampai sekarang, tidak satupun di dunia ini yang lebih besar daripada organisasi gereja Katolik. Saya kagum dengan organisasi ini dan menerapkannya dalam kehidupan partai saya.”

    16 November 1922, Parlemen Italia memilih Benito “Il Duce” Mussolini menjadi pemimpin. Sebelumnya Mussolini telah mengadakan negosiasi-negosiasi rahasia dengan para agen Pius XI. Salah satunya adalah Pastor Tacchi Venturi, sekretaris Serikat Yesus (Jesuit) dan bapak rohani Mussolini, yang telah melakukan misinya dengan sangat baik.

    Berawal di Italia ini, tahun 1922 paham fasisme mulai disebarkan oleh Jesuit di Eropa. Mussolini menetapkan Katolik Roma sebagai agama negara, menghadiahkan Tahta Suci 1.750.000.000 lira (± _ 20.000.000) dan kekuasaan atas daerah kota Vatikan. Italia telah membiarkan dirinya jatuh ke tangan Roma yang licik.

    Benito Mussolini, pemimpin gerakan fasisme Italia, terlahir ke dunia di kota Predappio, Italia pada tanggal 21 Mei 1883. Pada tahun 1914, Musolini menerbitkan suratkabar yang beraliran fasis dan mendirikan organisasi fasis.
    Seusai Perang Dunia I, gerakan fasisme ini berkembang menjadi gerakan politik dan pada tahun 1921, Mussolini terpilih sebagai anggota parlemen Italia.

    Tahun berikutnya, ketika pemerintahan Luigi Facta gagal, Mussolini diperintah oleh Raja untuk membentuk pemerintahan. Selama memerintah, Mussolini menerapkan dikatorisme dan sistem sensor yang sangat ketat.

    Dari Italia, paham fasisme memasuki Jerman. Adolf Hitler menerimanya dengan terbuka. Tahun 1923, Facism (pimpinan Mussolini) bergabung dengan National-Socialism (pimpinan Hitler); Mussolini sangat bersahabat dengan Hitler.

    Di Italia, partai Katolik Don Sturzo mendukung Mussolini untuk berkuasa. Sedangkan di Jerman, Monseigneur Kaas, kepala partai “Catholic Centre” juga melakukan hal yang sama kepada Hitler, dan dalam kedua peristiwa itu konkordat ditandatangani.

    30 Januari 1933, Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi di Jerman, menjadi kanselir dan membentuk Pemerintahan ke-Tiga (The Third Reich) yang brutal. Dia mendirikan kamp-kamp konsentrasi didirikan di berbagai tempat untuk menghabisi kaum Yahudi. Juga terdapat 45 kamp konsentrasi di Jerman, dengan 40.000 tahanan yang berasal dari berbagai latar belakang pandangan politik, tetapi kebanyakan adalah yang liberal.

    26 April tahun 1933, polisi rahasia pemerintah atau Gestapo, didirikan oleh rezim Nazi Jerman. Pendiri Gestapo adalah Herman Goering, seorang perwira tinggi Jerman yang merupakan orang dekat Hitler. Tujuan didirikannya Gestapo adalah untuk menangkap dan menghukum orang-orang yang dianggap penentang Nazi dan Hitler.

    Pada tanggal 20 Juli 1933, Terjadi perjanjian (konkordat) antara Jerman dan Tahta Suci (Vatikan). Para Uskup bersumpah untuk setia kepada para pemerintah Jerman (Nazi) dan negara. Ini menunjukkan betapa sangat erat dan saling mendukung hubungan antara Gereja Katolik dengan NAZI Jerman itu.

    Yang ikut dalam penandatanganan itu adalah Kardinal Pacelli (kemudian menjadi Paus Pius XII). Sebelum tahun 1933 dia adalah Sekretaris Negara Vatikan. Juga ada Franz von Papen, seorang nazi yang kejam dan seorang Katolik Roma yang setia dan juga diplomat penting Hitler dan agen Vatikan yang menolong Hitler untuk berkuasa. Lalu ada pula seorang wali gereja Vatikan yang kurang terkenal, Montini, yang kemudian menjadi Paus Paulus VI.

    Hitler adalah seorang yang setia kepada Vatikan. Dia berjanji untuk “mencekik” para anti-paus. Mereka (Pius XI, Pius XII, Hitler) mengirimkan kaum liberal dan orang Yahudi ke kamp konsentrasi. Nasib bangsa Yahudi sudah ditentukan (oleh Hitler): dibunuh atau disuruh bekerja sampai kehabisan tenaga kemudian dibinasakan.

    Walter Schellenberg, mantan kepala spionase Nazi membuat pernyataan ini: “Organisasi S.S. dibentuk oleh Himmler berdasarkan prinsip-prinsip dari Ordo Jesuit. Peraturan dan Latihan Kerohanian yang disusun oleh Ignatius Loyola adalah model yang ditiru habis oleh Himmler. Julukan Himmler sebagai kepala tertinggi S.S. adalah setara dengan Jenderal Jesuit dan seluruh struktur S.S. adalah tiruan dari hierarki ordo dalam Gereja Katolik.”

    Adolph Hitler mengatakan: “Saya yakin akan kekuasaan besar dan pentingnya Kekristenan, dan saya tidak akan membiarkan agama lain manapun muncul ke permukaan. Maka dari itu saya beralih dari Ludendorff dan menolak buku yang ditulis Rosenberg. Buku itu ditulis oleh seorang Protestan. Buku itu bukan buku partai. Buku itu tidak ditulis olehnya sebagai bagian dari Partai. Biarkan saja para Protestan berdebat dengan dia… Sebagai seorang Katolik saya tidak pernah merasa suka berada dalam gereja Injili ataupun di dalam strukturnya. Makanya saya akan menemui kesulitan jika saya mencoba untuk menjalin hubungan dengan gereja-gereja Protestan. Penginjil-penginjil atau orang-orang Protestan akan menolak saya. Tetapi anda tidak perlu khawatir: Saya akan melindungi hak dan kebebasan dari gereja-gereja tersebut dan tidak akan membiarkan mereka dicampuri, jadi anda tidak perlu khawatir tentang masa depan Gereja Injili.”

    Hitler juga bersedia berdiskusi dengan uskup mengenai pandangannya terhadap pertanyaan yang berkenaan dengan bangsa Yahudi: “Mengenai bangsa Yahudi, saya hanya menjalankan kebijakan yang sama yang telah diterapkan oleh Gereja Katolik selama 1500 tahun, dimana sudah ditetapkan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang berbahaya dan harus dipaksa masuk ke dalam ghetto (perkampungan khusus untuk orang Yahudi), karena Gereja mengetahui seperti apa orang Yahudi itu. Saya tidak meletakkan sebuah ras diatas agama, saya betul-betul melihat sesuatu yang berbahaya dari ras ini terhadap Gereja dan negara, dan mungkin saya telah memberikan pelayan agung terhadap kekristenan.”

    Anda akan temukan dalam Mein Kampf (buku karangan Hitler), dia berkata: “Disini, aku meyakini bahwa aku bertindak sebagai utusan dari Pencipta kita. Dengan melawan bangsa Yahudi, berarti aku melakukan pekerjaan Tuhan”.

    Hitler mengatakan kembali dalam perayaan natal Nazi tahun 1926: “Kristus adalah pejuang terbesar yang lebih awal dalam pertempuran melawan musuh dunia, yaitu bangsa Yahudi… Pekerjaan yang dimulai oleh Kristus tetapi tidak bisa diselesaikan, Aku –Adolf Hitler– akan menyelesaikannya.”

    Penulis biografi John Toland menulis tentang agama Hitler: “Masih seorang anggota didalam kebaikan yang berdiri pada Gereja Roma di samping kebencian tentang hirarki nya, ia membawa di dalam pengajarannya bahwa orang-orang Yahudi adalah pembunuh Tuhan. Pembasmian, oleh karena itu, harus dilakukan”

    Jadi, Hitler itu melakukan pembantaian terhadap bangsa Yahudi karena dia dendam, Tuhannya Hitler yaitu Yesus Kristus telah dibunuh oleh orang Yahudi. Oleh karena itu sebagai seorang Kristen (Katolik) yang taat, maka Hitler membalaskan dendam kematian Yesus itu dengan mengirim orang-orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi dan memasukkan mereka ke kamar gas untuk menghirup gas beracun sampai mati.

    Di Reichstag dalam pidatonya tahun 1938, Hitler lagi mengemukakan religius asal dari Perang Salib nya. “Aku percaya hari ini bahwa aku sedang bertindak sebagai perwujudan dari Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Dengan memerangi bangsa Yahudi, aku sedang memperjuangkan pekerjaan Tuhan.”

    Hitler menganggap dirinya sendiri sebagai sebagai seorang Katolik sampai kematiannya. “Aku sekarang sebagaimana sebelumnya adalah seorang Katolik dan akan selalu begitu,” ia menceritakan hal itu kepada Gerhard Engel, salah satu dari jenderalnya, pada 1941.

    Manakala Hitler berhasil selamat dari percobaan pembunuhan terhadapnya di Munich pada bulan November, 1939, ia memberi pujian untuk hal itu. “Sekarang aku dengan sepenuhnya telah berisi,” ia berseru. “Fakta bahwa aku meninggalkan Burgerbraukeller lebih awal dari biasanya adalah suatu bukti-bukti yang menguatkan bahwa Pemeliharaan baik telah memberi aku kesempatan untuk menyelesaikan tujuanku.” surat-surat kabar Katolik mengumumkan bahwa itu adalah sebuah pekerjaan yang ajaib yang telah melindungi Fuhrer (pemimpin) mereka. Satu kardinal, Michael Faulhaber, mengirim sebuah telegram yang menginstruksikan bahwa sebuah Te Deum harus dinyanyikan di katedral Munich, “untuk berterima kasih kepada Tuhan atas nama archdiocese untuk penyelamatan yang beruntung kepada Fuhrer.” Sri Paus juga mengirim ucapan selamat pribadi khususnya!

    Ketika Hitler menyerang Rusia, Sri Paus didepan umum menguraikan serangan Hitler ke Rusia sebagai “keberanian berjiwa besar di dalam pertahanan bagi pondasi kebudayaan Kristen.” Beberapa uskup Jerman secara terbuka mendukung invasi Hitler ke Rusia, dan menyebutnya sebagai “Perang salib Eropa.” Seorang uskup mendesak semua orang Katolik untuk berjuang untuk “sebuah kemenangan yang akan mengijinkan Eropa untuk terbebas lagi dan akan berjanji semua bagi negara-negara sebuah masa depan yang baru.”

    Photobucket – Video and Image Hosting

    Tiga orang pahlawan iman Katolik Roma adalah Hitler, Mussolini dan Franco. Semuanya menandatangani konkordat dengan Vatikan. Ketiganya merupakan pahlawan bagi iman Katolik Roma dan dirancang untuk menang dan menaklukkan dunia, dan membentuk kerajaan seribu tahun bagi Paus.

    Photobucket – Video and Image Hosting

    Mussolini membentuk aliansi militer dengan Nazi Jerman pada tahun 1939 dan tak lama kemudian meletuslah Perang Dunia Kedua. Nazi pertama-tama mencaplok Sudetenland, dengan bantuan Partai Sosial Kristen dan Republik tersebut pun terbagi. Tetapi Hitler berkeinginan untuk mencaplok Slovakia dan berkuasa penuh atasnya. Hal ini tidak terlalu sulit bagi Hitler karena sebagian besar pemimpin politik Slovakia adalah pengikut Katolik, termasuk seorang pastor bernama Hlinka (seorang Jesuit).

    Kita mengetahui, berdasarkan Kanon (hukum dalam lembaga Katolik), tidak seorang pastor pun bisa mempunyai kedudukan baik di publik maupun di dunia politik tanpa persetujuan Tahta Suci. Jadi karena persetujuan Tahta Sucilah, seorang pastor dapat mempunyai kedudukan dalam parlemen Cekoslowakia.

    Pada tanggal 1 September 1939. Pagi-pagi buta, Komando Tertinggi Jerman mengeluarkan perintah harian yang berbunyi: “Saat penuh cobaan telah tiba. Tatkala semua upaya lain telah habis, maka senjatalah yang harus memutuskan. Kami memasuki pertempuran ini dengan menyadari bahwa keadilanlah yang menuntun kami. Kami percaya akan Fuehrer, pemimpin kami. Maju, BERSAMA TUHAN, demi Jerman.”

    Saya sengaja menulis kata-kata “bersama Tuhan” diatas dengan huruf kapital, adalah untuk menunjukkan bahwa erat sekali kaitan antara motivasi agama -dalam hal ini Katolik- dengan ambisi-ambisi NAZI.

    Pada saat Nazi menyapu habis negara Balkan, dalam perjalanannya untuk menyerang Rusia, Yugoslavia menjadi negara yang dikuasai oleh Nazi. Paus pada saat itu memandang rendah para kaum Orthodoks Rusia. Mereka adalah orang-orang Serbia dan harus berbaris untuk kemudian dibunuh di Yugoslavia. Mereka hanya diberi satu pilihan: menjadi Katolik atau mati.

    Hitler mengakui bahwa dia belajar banyak dari Ordo Jesuit. Organisasi S.S. dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Ordo Jesuit, baik itu berdasarkan peraturan-peraturannya, maupun latihan spiritual yang “diresepkan” oleh Ignatius de Loyola; sedangkan struktur perintah/birokrasi meniru susunan hirarki Gereja Katolik. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi pihak kepausan adalah pembunuhan yang terorganisir, yaitu inkuisisi. Apakah inkuisisi hanya terjadi di masa lalu? Tidak! Apakah bisa terjadi pada masa sekarang? Ya. Mengapa? Karena prinsip yang dijunjung tinggi itu tidak berubah!

    Hitler, Joseph Goebbel, Himmler dan sebagian besar anggota Nazi adalah Katolik. Hitler sendiri menganggap Himmler, pimpinan Gestapo, sebagai Ignatius de Loyola-nya Nazi. Hitler mempunyai alasan untuk menyebutnya
    demikian. Kurt Heinrich Himmler, Reichsfuhrer (Jenderal) S.S., Gestapo dan pasukan polisi Jerman adalah seorang yang paling banyak diisi oleh paham Kekatolikan dibandingkan dengan anggota-anggota Katolik lainnya dalam grup Hitler. Ayahnya seorang direktur sekolah Katolik di Munich (Muenchen), guru pribadi Pangeran Ruprecht dari Bavaria. Saudara laki-lakinya seorang biarawan Benedictine. Pamannya memegang posisi penting di Mahkamah Bavaria.

    Para Katolik adalah para tuannya Nazi Jerman yang melaksanakan prinsip-prinsip kepausan. Gereja Roma merasa berhak untuk memusnahkan siapa saja, baik dengan cara lambat atau cepat, yang menghalanginya, yaitu orang-orang liberal dan kaum Yahudi, dikirim ke Auschwitz, Dochau, Belsen, Buchenwald dan kamp-kamp kematian lainnya.

    Vatikan sendiri cuci tangan terhadap kekejaman ini, seperti yang dinyatakan oleh Pius XII kepada Dr.Nerin F. Gun, jurnalis Swiss yang mempertanyakan mengapa paus tidak menolong orang-orang malang tersebut: “Kami mengetahui bahwa, karena asalan politik, adanya pembunuhan kejam terjadi di Jerman, tetapi kami tidak pernah diinformasikan seperti apa penindasan Nazi yang tidak berperikemanusiaan itu”.

    Tahta Suci diketahui terlibat dalam pendeportasian 528 misionaris Protestan dari penjara, oleh orang-orang Jepang, di Kepulauan Pasifik dan diasingkan ke kamp-kamp konsentrasi di Filipina. Cukup banyak bukti yang menyatakan keterlibatan Gereja Roma dalam hal-hal yang dilakukan Oustachi, Nazi, pemusnahan kaum Ortodoks dan bangsa Yahudi. Gereja Roma tidak pernah mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Gereja Katolik harus bertanggung jawab karena telah menghabisi nyawa ratusan juta manusia sejak awal berdirinya agama mereka.
    Photobucket – Video and Image Hosting

    Mussolini giving the Roman salute. Mussolini funneled arms and money to Hitler
    to help his rise to power.

    Photobucket – Video and Image Hosting

    Nazi Coin with Catholic church on it

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: